Dian Mahasiswa jurusan Sastra Arab asal malang yang memiliki hobby jalan-jalan mulai menulis sejak tahun 2015. aktif dikegiatan kemuslimahan dan biasa disebut aktifis karena suka ikutan "aksi kamisan". ingin kenal lebih dekat dengan dia? yuk kepoin di instagramnya.

Contoh Surat Perjanjian

15 min read

contoh surat perjanjian eksklusif

Surat perjanjian sangat dibutuhkan agar tidak terjadi pelanggaran hak dan kewajiban yang dilanggar dalam perjanjian.

Sebab surat perjanjian berisi sebuah kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bersifat mengikat untuk melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan disebut surat perjanjian.

Ada 2 jenis surat perjanjian  yakni :

  1. Surat Perjanjian Autentik, atau dikenal sebagai perjanjian legal dimata hukum memiliki kekuatan secara hukum sebab surat perjanjian ini dibuat dan dihadiri/ diketahui pejabat pemerintah sebagai saksi.
  2. Surat Perjanjian Non Formal, adalah surat perjanjian dibawah tangan yang dibuat tanpa legalitas dimata hukum.

Keabsahan surat perjanjian tidak berdasarkan pada penggolongan diatas.

Sebab surat perjanjian telah dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah surat perjanjian tanpa notaris pun.

Fungsi Surat Perjanjian

Surat perjanjian memiliki fungsi sebagai barang bukti yang kuat apabila ada pelanggaran perjanjian.

Hal ini dikarenakan dalam surat perjanjian terdapat pasal-pasal yang mengatur dasar aktifitas yang disepakati dan bisa menjadi barang bukti untuk menjadi  penguat gugatan di mata hukum apabila terjadi pelanggaran kesepakatan

Selain itu, surat perjanjian juga berguna untuk:

  1. Membuat pihak-pihak yang melakukan perjanjian merasa aman.
  2. Terdapat pasal-pasal untuk mengatur hak dan kewajiban pihak yang melakukan perjanjian
  3. tindakan preventif agar tidak terjadi perselisihan di masa depan.
  4. Apabila terjadi perselisihan, surat perjanjian bisa menjadi acuan untuk menyelesaikan perselisihan.

Syarat-Syarat Sahnya Surat Perjanjian

Surat perjanjian akan menjadi acuan legal di mata hukum. Oleh sebab itu surat perjanjian harus memenuhi syarat tertentu diantaranya yakni:

  1. Ditulis di atas kertas segel atau surat bermaterai
  2. Dibuat tanpa paksaan dan kerelaan dari kedua belah pihak
  3. Setiap pasal mudah dipahami dan tak ambigu sehingga dimengerti dan disetujui kedua belah pihak
  4. Pihak yang melakukan perjanjian harus dalam keadaan waras dan sadar
  5. isi surat perjanjian beracuan pada undang-undang dan normal susila

Ciri-Ciri Surat Perjanjian

Surat-surat perjanjian memiliki perjanjian dan ciri khasnya sendiri diantaranya :

  1. Dibuat berlandaskan aturan hukum, kesusilaan dan mengikuti kebiasaan umum
  2. Setiap pasal dibuat dengan jelas dan rinci
  3. Dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan
  4. terdapat seorang cakap sebagai saksi
  5. Dibuat secara lengkap dan rinci segala yang diatur
  6. Memuat mekanisme penyelesaian apabila ada sengketa
  7. Disetujui kedua belah pihak dengan tanda tanggan
  8. sanksi juga harus memberi tanda tanggan
  9. terdapat salinan surat perjanjian

Jenis-Jenis Surat Perjanjian

dalam surat perjanjian ada beberapa jenis tergantung kegiatan dalam perjanjian tersebut.

berikut jenis-jenis surat perjanjian yang ada di indonesia :

1. Surat Perjanjian Jual-Beli adalah surat perjanjian penjuala dan pembelian suatu benda atau barang antar kedua belah pihak.

contohnya surat jual-beli rumah, surat jual-beli kendaraan, surat jual beli bangunan.

2. Surat Perjanjian Sewa Beli (Angsuran); surat Sewa-beli atau yang lebih dikenal dengan surat angsuran adalah surat pembelian barang dengan pembayaran dilakukan lebih dari satu kali (angsur).

Nilai kepemilikan barang belum berpindah sampai cicilan lunas.

3. Surat Perjanjian Sewa Menyewa; adalah Surat perjanjian  yang mengatur pemanfaatan suatu hal dalam priode tertetu (menyewa) sehingga penyewa membayar sejumlah uang untuk pemakaian benda atau barang tententu.

contoh : surat perjanjian sewa menyewa bangunan, tanah, gedung, dll

4. Surat Perjanjian Borongan; adalah jenis Surat perjanjian yang dibuat untuk pengerjaan suatu proyek pembangunan.

Secara umum, isi surat perjanjian ini adalah kesepakatan pihak pemborong untuk mengerjakan pekerjaan borongan sesuai dengan pasal-pasal di surat perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

5. Surat Perjanjian Meminjam Uang adalah Surat perjanjian yang dibuat untuk menjelasakan piutang antara pihak peminjam dan pemberi uang yang jumlah uang dan waktu pelunasan diatur sedemikian rupa dan telah disepakati kedua belah pihak.

6. Surat Perjanjian Kerja adalah Surat perjanjian yang memuat kontrak kerja antara pemberi kerja dan pekerja. Sehingga isi perjanjian mengatur jasa kerja atau pelayanan.

Tahapan Penyusunan Surat Perjanjian

Penyusunan surat perjanjian adalah momen yang sangat penting.

Ini adalah  dimana perjanjian itu disiapkan dengan matang agar tidak terjadi masalah hukum dikemudian hari.

Membuat surat perjanjian perlu disiapkan dari tahab persiapan, sampai pada pelaksanaan perjanjian. diantaranya yakni :

1. Negosiasi

Negosiasi adalah kunci dalam perjanjian sebab negosiasi akan menjadi kunci dari kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Dengan kata lain, perjanjian akan menjadi baik setelah adanya negosiasi.

Ini adalah waktu terjadi tawar menawar untuk kemudian di tuangkan dalam perjanjian.

2. Memorandum Of Understanding ( MoU)

Tahab selanjutnya adalah pembuatan MOU (Memorandum Of Understanding).

MOU adalah pengikat sementara bagi kedua belah pihak sebelum masuk pada tahap penyusunan perjanjian.

MOU bukan berisikan poin-poin kesepakatan.

3. Penyusunan Perjanjian

Draft perjanjian adalah hal yang pertama kali disusun ketika akan membuat surat perjanjia.

Draft perjanjian adalah poin-poin atau pasal yang memuat lengkap setiap butir perjanjian.

Kemudian draft ini dikoreksi oleh kedua belah pihak sebelum di tandatangani.

Disini kita dituntut untuk jeli dalam mewadahi keinginan semua pihak, memahami aspek hukum, paham setiap point yang harus singkat, jelas dan sistematis seperti berikut ini:

a) Judul perjanjian disini disebutkan kategori perjanjian
b) Pembukaan  berisikan pengenalan perjanjian
c) Identifiaksi kedua belah pihak
d) Latar belakang kesepakatan (recital)
e) Isi perjanjian
f) Penutup

4. Pelaksanaan Perjanjian

Tahab terakhir dalam perbuatan perjanjian adalah pelaksanaan perjanjian.

Setelah sebuah perjanjian dibuat dan disepakati maka pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak dijalankan sepenuhnya sesuai isi  perjanjian.

Disini pentingnya memuat aspek hukum dan prosedur penyelesaiannya sebab dengan adanya itu semua akan mempermudah proses penyelesaian sengketa.

Syarat Sah Surat Perjanjian

Surat perjanjian yang legal dimata hukum bisa dilihat dari ketentuan hukum yang berlaku pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat komulatif yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu :

  1. perjanjian bersifat mengikat pelaku perjanjian dimana semua pihak telah setuju dan sepakat mengenai materi yang diperjanjikan sehingga tidak ditemui unsur paksaan penipuan ataupun intimindasi salah satu pihak.
  2. Kecakapan dalam memutuskan perkara di mata hukum sesuai KUHP yakni dinyatakan dewasa dengan berusia 21 tahun, sehat akal dan jasmani, tidak sedang berpekara hukum karena tindak kriminal
  3. menentukan obyek perjanjian dan menyepakati bersama
  4. terdapat sebab yang absah sesuai ketentuan pasal  1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

• tidak ada pertentangan dengan ketertiban umum
• tidak ada pertentangan dengan kesusilaan
• tidak ada pertentangan dengan undang-undang

surat kerjasama memiliki beberapa peraturan dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan ditaati peraturannya antara kedua belah pihak yang disaksikan dengan saksi apabila terjadi pelanggaran.

Persyaratan saksi diatur oleh pasal-pasal yang juga tertulis dalam surat perjanjian. Berikut ini kami paparkan beberapa surat perjanjian.

contoh surat perjanjian

1. Surat Perjanjian Pelunasan Hutang

contoh surat perjanjian antara dua pihak contoh surat perjanjian antara pekerja dan majikan

Menyatakan yang bertanda tangan di bawah ini Masing – masing :

Pihak Pertama

1. N a m a                               : Varina Talibuan

2. Tempat / tgl Lahir           : Malang, 26 juli 1987

3. A g a m a                            : Islam

4. Pekerjaan                          : Pedagang

5. Alamat                               : Malang

Pihak Kedua

1. Nama                                    : Amir Fath Hakim

2. Tempat / tgl lahir              : Pasuruan, 12 Oktober 2019

3. A g a m a                              : Islam

4. Pekerjaan                           : Pedagang

5. Alamat                                 : Malang

Menyatakan Bahwa kedua Belah Pihak telah sepakat  untuk membuat perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak kedua telah sepakat untuk menyesesaikan persoalan utang – piutang dengan cara melakukan Perdamaian.
  2. Bahwa Pihak Kedua mengakui dan menyatakan  sanggup untuk membayar sisa utang yaitu uang milik Pihak Pertama yaitu sebesar Rp. 33.000.000,- ( Dua puluh tiga juta rupiah ) kepada pihak Pertama dengan cara sebagai berikut :
  • Dibayar dengan langsung dengan tunai pada 16 Mei 2012 sebesar Rp. 4.000.000,-
  • Dibayar dengan tunai              Tgl 25 Mei 2012 sebesar Rp. 4.000.000,-
  • Dibayar dengan tunai               tgl 20 Juni 2012 sebesar Rp. 4.000.000,-
  • Dibayar dengan tunai               tgl 30 Juli 2013 sebesar Rp. 3.000.000,-
  • Dibayar dengan motor Vario tahun 2015 dengan harga Rp. 18.000.000,-

Sehingga setelah dijumlahkan maka jumlah yang harus dibayarkan kepada pihak kedua sebesar Rp. 33.000.000,- ( Dua puluh tiga juta rupiah )

  1.  Pihak kedua berjanji tidak akan ingkar janji untuk melakukan pelunasan sesuai poin 2 ( dua )
  2. Motor Vario sesuai perjanjian akan dikirimkan untuk pelunasan pada pihak pertama pada Hari Sabtu, tanggasl 25 April 2017
  3. Dengan disanggupinya pelunasan hutang oleh Pihak kedua sebagaimana yang tertuang di poin 1 (dua) diatas maka Pihak Pertama wajib mencabut laporan di kepolisian pada Sektor Kepolisian Malang. Hal ini dilakukan jika pihak kedua telah memenuhi tangungjawabnya sebagaimana disebutkan pada poin 2 (dua) diatas.
  4. Dengan disepakatinya dan ditandatanganinya surat perjanjina kesepakatan ini, maka persoalan pihak pertama dan pihak kedua dianggap selesai dan tida pernah ada.

Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan antara Pihak Pertama dan Pihak kedua sehingga surat ini dapat digunakan sebagaimana mestinya. Surat ini kemudian dibuat rangkap dua dengan bunyi yang sama.

Makassar, Kamis 22  April 2018

Yang membuat perjanjian

  PIHAK PERTAMA                                                                            PIHAK KEDUA

 

 

  [ Varina]                                                                                                                   [ Amir ]

 

 

2. Surat Perjanjian Jual-Beli Rumah

 

contoh surat perjanjian cinta contoh surat perjanjian coaching contoh surat perjanjian cagaran contoh surat perjanjian consignment barang

Yang bertanda tangan di bawah ini Masing – masing :

Pihak Pertama (Penjual)

1. N a m a                               : Siska Amila

2. Tempat / tgl Lahir           : Malang, 26 juli 1987

3. A g a m a                            : Islam

4. Pekerjaan                          : Pedagang

5. Alamat                               : Malang

 

Pihak Kedua (Pembeli)

1. N A M A                               : Sasa Silvia

2. Tempat / tgl lahir              : Aceh, 28 mei 1988

3. A g a m a                              : Islam

4. Pekerjaan                           : Pedagang

5. Alamat                                 : Malang

Dengan ini menyatakan, Pihak pertama mengikat diri untuk kemudian “menjual”  kepada pihak kedua dan pihak kedua menyatakan akan “membeli” dari penjual sebidang tanah Hak Milik yang diuraikan dalam sertifikasi Hak Milik Nomor 123.456.789.0123. Tanah di Kelurahan Sukun Kecamatan Klojen yang memiliki luas 150 Hektar beserta bangunan rumah yang berdiri diatasanya seluas 500 Meter persegi. Kemudian disebut Tanah dan Rumah, dengan syarat dan ketentuan diatur sebagai berikut:

Pasal 1
HARGA TANAH DAN RUMAH

Dilakukan Perjanjian jual beli tanah oleh pihak pertama dan pihak kedua dengan total harga RP. 2.500.000.000 dengan rincian harga sebagai berikut

  1. Harga tanah / M2 Rp. 1.5.000.000 sehingga keseluruhan harga tanah  Rp. 1.500.000.000
  2. Harga Bangunan Rumah adalah Rp.1000.000.000

Pasal 2
CARA PEMBAYARAN

  1. Pembeli menyatakan bersedia memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada penjual secara tunai, kemudian dengan ditandatangani perjanjian ini oleh Penjual dan Pembeli dan surat perjanjian ini sebagai tanda terima yang sah.
  2. Sisa pembayaran Harga tanah  dan rumah sebesa Rp. 2.450.000.000 yang harus dibayar oleh Pembeli paling lambat  10 hari sejak surat perjanjian ini ditandatangani oleh Penjual dan Pembeli.
  3. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara Pembeli menyetor ke rekening Penjual

Pasal 3
PENYERAHAN

  1. Penjual kemudian menyatakan dan berjanji akan menyerahkan tanah dan rumah yang dimaksudkan dalam perjanjian ini kepada Pembeli dalam keadaan kosong dengan seluruh kunci pintu rumah dan ruangan yang ada di dalam rumah selambat-lambatnya 10 hari setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh Penjual dan Pembeli

JAMINAN

    1. Penjual wajib menjamin sepenuhnya bahwa Tanah dan Rumah yang dimaksud dalam perjanjian ini seratus persen milik Penjual sendiri dan tidak ada orang atau pihak lain yang turut mempunyai hak atas tanah tersebut.
    2. Penjual  menyatakan bahwa Tanah dan Rumah yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah tanah pribadi yang bebas dari sitaan dari pihak mana pun juga; tidak tersangkut sengketa dengan pihak ketiga ( dengan kata lain hak kepemilikannya tidak sedang dipindahkan atau sedang dijaminkan kepada orang atau pihak lain)

Pasal 5
PERALIHAN HAK KEPEMILIKAN

Penjual menyatakan bahwa sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini  maka terjadi peralihan hak kepemilikan kepada pembeli maka tanah dan rumah yang dimaksud dalam perjanjian ini beserta segala keuntungan maupun kerugiannya sepenuhnya menjadi hak milik Pembeli.

Pasal 6
PAJAK

  1. Pihak Pertama menyatakan setuju untuk menyelesaikan kewajiban atas tanah dan bangunan yakni pajak atau pungutan lainnya yang sebelumnya adalah tanggung jawab pihak penjual.
  2. Penyerahan tanah dan bangunan kemudian diatur dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) maka kewajiban dan tanggung jawab ada ditangan pembeli diantaranya pajak, iuran, dan pungutan

Pasal 7
BALIK NAMA

  1. Proses pengurusan dan pembiayaan  balik nama tanah dan bangunan yang ada dalam perjanjian ini sepenuhnya adalah atas biaya Pembeli.
  2. Dalam proses pengurusan balik nama dan segala hal yang terkait, Penjual berjanji akan memfasilitasi dan menemani pembeli untuk dan menyatakan bersedia bersama Pembeli mengurus hingga segala hal yang ada hubungannya dengan pembalik-namaan serta perpindahan hak dari Penjual kepada Pembeli selesai.

Pasal 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini apabila pihak pertama meninggal dunia atau kondisi tidak memungkinkan sehingga para ahli waris atau pengganti Penjual wajib mentaati seluruh ketentuan-ketentuan yang dalam perjanjian ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

  1. Perjanjian ini telah dibuat dengan jelas dan rinci. Apabila timbul perbedaan penafsiran atas pelaksanaan perjanjian ini maka kedua belah pihak wajib menyelesaikan sengketa dengan musyawarah.
  2. Apabila musyawarah tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan kedua belah pihak maka akan ditempu jalur hukum atas kesepakatan Penjual dan Pembeli.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan antara Pihak Pertama dan Pihak kedua sehingga surat ini dapat digunakan sebagaimana mestinya. Surat ini kemudian dibuat rangkap dua dengan bunyi yang sama.

Dibuat di : [ ………………. ] Tanggal : [tanggal, bulan, tahun]

Yang membuat perjanjian

(Banda Aceh, 30 Mei 2012)

  PIHAK PERTAMA                                                                            PIHAK KEDUA

 

 

  [ Siska Amila]                                                                                               [ Sasa Silvia]

 

 

 

3. Surat Perjanjian Sewa-Beli Kendaraan Bermotor

(Secara Angsuran)

contoh surat perjanjian bayar hutang contoh surat perjanjian bisnis contoh surat perjanjian bayaran hutang contoh surat perjanjian beli rumah contoh surat perjanjian bayar ganti rugi contoh surat perjanjian cicilan hutang

Nomor:21/05/19

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama                                 : Desi Dian Sari 

Pekerjaan                          : Pedagang

Jabatan                             : Owner

Alamat                              : Simpang Mega Mendung, Malang

Nomer KTP / SIM         : 1365890035403/ 0275272

Dalam hal ini bertindak sebagai kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas: PT. iklhlas Tulus, berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tertanggal 30- 05-2019  nomor 19480, yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama                                 :  Aminah

Pekerjaan                           : PNS

Alamat                                : Jln. Manggis No 6 Keudah Banda Aceh

Dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Butir perjanjian ini dijelaskan hal sebagai berikut:

  1. Para Pihak di atas masing-masing telah sepakat untuk melakukan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini:
  2. Jenis kendaraan :Sepeda Motor
  3. Merek / Type : Vario / 160 R
  4. Tahun pembuatan : 2017
  5. Nomor rangka :907615443RHD
  6. Nomor mesin :1746TR423
  7. Warna : Hitam
  8. Jumlah barang : [( 1) satu )] unit
  9. Kondisi barang : BAIK

Untuk selanjutnya disebut KENDARAAN.

Perjanjian Sewa Beli yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini diatur dengan syarat-syarat perjanjian dalam 17 (tujuh belaspasal sebagai berikut:

Pasal 1

PENERIMAAN KENDARAAN

PIHAK KEDUA telah menerima kendaraan yang disewa beli dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik dan dengan ditandatanginnya perjanjian ini maka semua  keuntungan maupun kerugian sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

Pasal 2

HARGA KENDARAAN

Harga KENDARAAN tersebut di atas adalah sebagai berikut:

  • Harga “murni” (Rp.12.000.000,00)
  • Biaya Administrasi + MPO (Rp.1.000.000,00)
  • Harga “On the road” (Rp. 1.000.000,00)

Terbilang: Empat Belas Juta Rupiah.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PEMBAYARAN

  1. Kedua belah pihak telah bersepakat untuk menentukan jangka waktu pembayaran bagi PIHAK KEDUA selama [( 12 Bulam ) ( Dua Belas Bulan)] bulan terhitung sebulan sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini.
  2. Total biaya pembayaran tersebut setelah dikurangi pembayaran uang muka dan biaya surat-surat serta MPO yang wajib dibayarkan PIHAK KEDUA bersamaan dengan ditandatanganinya surat perjanjian ini.

Pasal 4

BUNGA

  1.  Bunga atas pembelian KENDARAAN ini ditentukan sebesar 5% (Lima Persen) persen setiap bulan yang dihitung secara flat atau rata setiap bulannya.
  2. Perhitungan keseluruhan bunga tertuang dalam Pasal 5 perjanjian ini.

Pasal 5

PERHITUNGAN PEMBAYARAN

Pembayaran atas KENDARAAN tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

  1. Pembayaran Uang muka
  2. Uang muka : (10% X (Rp. 14.000.000,00)         = (Rp. 1.250.000,00)
  3. Biaya Surat-Surat + MPO                                   = (Rp. 1. 750.000,00)

                              +

Jumlah                                                                     = (Rp. 3000.000,00)

Terbilang  = Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah                                                              

  1. Sisa jumlah terhutang

Hutang                                                                         = (Rp 11.750.000,00)

Pembayaran uang muka                                          = (Rp. 3.000.000,00)

                               +

Sisa terhutang                                                           = (Rp. 14.750.000,00,)

Terbilang = Empat Belas Juta Rupiah                                                                 

  1. Keseluruhan jumlah hutang
  2. Sisa jumlah terhutang                                     = (Rp. 14.750.000,00)
  3. Bunga                                                                  = (Rp. 5.000.000)

                                +

Jumlah                                                                        = (Rp. 19.750.000,00)

Terbilang   = Sembilan Belas Juta Rupiah 

Pasal 6

CARA PEMBAYARAN

  1. Keseluruhan jumlah uang sebanyak Rp. 19.750.000,00 (Sembilan Belas Juta  tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) yang kemudian dianggap sebagai hutang PIHAK KEDUA.
  2.  Uang muka dan biaya surat-surat serta MPO sebesarRp. 3.000.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Kemudian dibayarkan PIHAK KEDUA dan diterima PIHAK PERTAMA. Dengan ditanda tanganinya  surat perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan sah dengan adanya kwitansi untuk penerimaan jumlah uang tersebut.
  3. Perincian pembayaran angsuranPIHAK KEDUA setiap bulannya adalah sebagai berikut:
  • Sisa pembayaran wajib diangsur PIHAK KEDUA selama 10 ( Sepuluh ) kali setiap bulan sebesar Rp. 2. 000.000,00 (Satu Juta Rupiah). terhitung mulai satu bulan sejak saat PIHAK KEDUA menerima KENDARAAN.
  • Pembayaran angsuran tersebut harus dilakukan PIHAK KEDUA setiap tanggal 1 ( satu) awal bulannya dan maksimalnya tanggal 5 setiap bulan. 

Pasal 7

TANDA TERIMA PEMBAYARAN

  1. Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran angsuran PIHAK PERTAMA wajib memberikan Kwitansi.
  2. Bukti pembayaran angsuran adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak pertama dengan tanda tangan asli petugas yang ditunjuk PT. Hidup Indah. Apabila kwitansi tanda terima itu, baik bentuk, tanda-tanda maupun kondisinya, tidak sesuai dengan yang dikeluarkan PT. Hidup Indah, maka angsuran pembayaran PIHAK KEDUA dianggap tidak sah dan PIHAK KEDUA dinyatakan belum membayar.
  3. Apabila terjadi Ketidakmampuan PIHAK KEDUA menunjukkan atau memperlihatkan salah satu atau semua kwitansi bukti pembayarannya sudah cukup membuktikan bahwa PIHAK KEDUA belum melakukan kewajiban pembayarannya.

Pasal 8

KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

PIHAK KEDUA akan dianggap terlambat membayar jika waktu pembayarannya melebihi tanggal maksimal yang telah ditetapkan pada bulan berjalannya ( tertuang dalam Pasal 6) perjanjian ini

Pasal 9

DENDA DAN BIAYA PENAGIHAN

ATAS KETERLAMBATAN

  1.  Apabila terjadi kelambatan pembayaran angsuran dari PIHAK KEDUA sesuai Pasal 6 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA harus membayar dan karenanya terhitung denda sebesar 1 % persen per hari dari besarnya angsuran pembayaran yang tertunggak atau sebesar Rp. 197.500 (seratus sembilan puluh tujuh lima ratus rupiah)
  2.  PIHAK KEDUA juga dikenakan biaya penagihan yang ditetapkan sebesarRp. 50.000 (Lima Puluh Ribu) setiap kali PIHAK PERTAMA melakukan penagihan.

Pasal 10

PEMBATALAN

  1. Apabila Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran secara berturu-turut sesuai pasal 6 surat perjanjian ini maka maka Pihak kedua telah melakukan kelalaian atau wan prestasi
  2. keadaan lalai atau wan prestasi mengakibatkan perjanjian Sewa-Beli ini otomatis terbatalkan dengan sendirinya.
  3. Apabila telah terjadi pembatalan perjanjian, segala pembayaran yang telah terjadi antara pihak pertama dan pihak kedua akan dianggap sebagai uang sewa atas pemakaian kendaraan tersebut.
  4. Kemudian Pihak kedua harus memberi kuasa penuh kepada pihak pertama untuk mengambil alih kendaraan milik pihak pertama yang berada di pihak kedua atau berada di pihak lain.
  5.  Apabila diperlukan, Pihak Pertama berhak meminta bantuan tenaga hukum untuk melaksanakan pengembalian.
    Pasal 11

TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

Pemindah tangan kendaaan  kepada pihak kedua sebagai peminjam pakai maka pihak kedua bertanggungjawab penuh untuk :

  1.  Merawat dan menjaga keutuhan kondisi KENDARAAN yang belum dilunasi pembayarannya tersebut  atas biaya PIHAK KEDUA sendiri.
  2.  Membayar pajak atas KENDARAAN tersebut sesuai peraturan Pemerintah yang berlaku untuk itu.

Pasal 12

KERUSAKAN DAN KEHILANGAN

  1.   Setelah serah terima maka pihak kedua berkewajiban menjaga dengan memperbaiki atau mengeluarkan ogkos biaya apabila terjadi kerusakan atas KENDARAAN sebab adanya pemakaiannya.
  2.  Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan berupa kehilangan atas KENDARAAN karena sebab, akibat atau hal-hal lainnya, maka PIHAK KEDUA tetap berkewajiban penuh untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 perjanjian ini.

Pasal 13

PENGALIHAN HAK KEPEMILIKAN

Setelah semua angsuran ini terselesaikan sesuai pasal 6 perjanjian,maka hak pememilikan resmi menjadi milik pihak ke dua

Pasal 14

HAL-HAL LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini selama masa perjanjian berlangsung  akan diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak.

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang tidak terselesaikan secara kekeluargaan, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum. 

Pasal 16

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

masa berlaku perjanjian sesuai dengan pasal-pasal diatas, atau sampai terjadinya pembatalan.

Surat Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak di Malang, 30 Mei 2015  yang dibuat rangkap 2 (dua)  yang berkekuatan hukum yang sama, dimana lembar pertama  dan lembar kedua dibubuhi materei secukupnya.

(Banda Aceh, 30 Mei 2015)

  PIHAK PERTAMA                                                                            PIHAK KEDUA

 

 

  [ Desi Dian Sari]                                                                                          [ Aminah ]

 

 

4. Surat Perjanjian Borongan Pembangunan Gedung 

contoh surat perjanjian kerjasama contoh surat perjanjian kesepakatan contoh surat perjanjian kerja

Pada hari Senin tanggal 3 Januari 2019 (tiga januari dua ribu sembilan belas), bertempat di Jakarta yang beralamat di Jl. Pahlawan muda No 112, Jakarta telah diadakan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja emborongan Pekerjaan Bangunan Gudang, antara:

Nama                                         :  windi, S.E

Tempat, Tanggal Lahir          :  Kebumen, 13 Februari 1995

Alamat                                       :  Perumahan Claster Diamond Block A Malang

Nomor Telepon                       :  0822 5698 2546

No. KTP                                     :  000095489547898

Jabatan                                      : Direktur utama PT. Baper Indah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama                                         :  Alfian Kiana

Tempat, Tanggal Lahir          :  Surabaya 10 September 1990

Alamat                                       :  Rt 06 Rw 01 Desa Klojen, Malang

Nomor Telepon                       :  0890 1234 5678

KTP                                            :  000087895649997

Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Bangunan Gudang di PT. Baper Indah Jaya, dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam 10 (sepuluh) pasal, sebagai berikut:

Pasal 1

PENUNJUKKAN

Pihak Pertama telah menunjuk Pihak Kedua untuk melaksanakan pemborongan pekerjaan pembangunan Gudang di PT. Baper Indah, berdasarkan Surat Perintah Kerja No. XII/BP/2019 tertanggal (3 Januari 2019)

Pihak Kedua telah setuju untuk menerima penunjukkan tersebut dan bersedia melaksanakan pemborongan pekerjaan tersebut di atas sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang terlampir.

Pasal 2

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

  1. selambat-lambatnya 10 hari setelah perjanjian ini ditandatangani maka pihak kedua harus menyelesaikan pengerjaan keseluruhan pekerjaan selambat-lambatnya juli 2020
  2. apabila ada permintaan secara tertulis dari pihak kedua dengan mengemukakan alasan yang diterima dan bisa dipertimbangkan oleh pihak pertama maka jangka waktu penyerahan sesuai pasal 2 ayat 1 bisa diperpanjang dengan membuat Surat Perpanjangan Pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 3

HARGA KONTRAK BORONGAN

Harga kontrak borongan pekerjaan pembangunan Gudang yang telah disepakati kedua belah pihak ditetapkan sebesar Rp 1.000.000.000  (satu milyar).

Pasal 4

PEMBAYARAN

  • PEMBAYARAN UANG MUKA

Telah disepakati bahwa Uang muka pembayaran sebesar 25% (dua puluh persen) dari harga kontrak borongan seperti yang tercantum dalam pasal 3 perjanjian ini. Besarnya pembayaran tersebut adalah: 25 % x Rp 5.000.000.000 = Rp 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang akan dibayarkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah penandatanganan Surat Perjanjian ini.

  • PEMBAYARAN LANJUTAN

Selanjutnya ditetapkan pembayaran  Rp 3.000.000.000 (tiga milyar) yang wajib dibayakan ketika proses pembuatan gudang sudah mecapai hasil 75%.

  • PEMBAYARAN AKHIR

Pembayaran akhir akan dilakukan apabila proses pembangunan gudang sudah selesai atau sudah mencapai 100% . Dan sisa kekurangan biaya semua akan dilunasi pada hari tersebut. Sisa biaya yang belum dibayarkan adalah Rp 750.000.000 ( Tujuh ratus lima puluh juta) .

Pasal 5

DENDA ATAS KETERLAMBATAN DAN KELALAIAN

Pihak pertama dan Pihak Kedua telah sepakat, apabila terjadi keterlambatan dalam proses penyelesaian pembangunan sesuai pada pasal 2 surat perjanjian ini dimana Pihak Kedua akan dikenakan denda Rp 1.000.000 (satu juta ribu rupiah) setiap hari keterlambatan hingga mencapai setinggi 5% (lima persen) dari keseluruhan harga kontrak borongan seperti yang tercantum dalam pasal 3 perjanjian ini.

Apabila PIHAK KEDUA sengaja melalaikan pekerjaan seperti yang tercantum dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini maka Pihak Kedua dikenakan denda kelalaian sebesar  Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap kelalaian dan PIHAK KEDUA tetap diwajibkan melaksanakan pekerjaan yang dilalaikannya tersebut.

Pasal 6

PENGALIHAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

  1. Pelaksanaan pekerjaan pemborongan sesuai  pasal 1 Surat Perjanjian ini tidak boleh dipindah tangankan ke pihak ketiga dengan alasan apapun
  2. Pembatalan perjanjian bisa dilakukan apabila Pihak kedua melakukan pelanggaran sesuai pasal 7 ayat 1 .
  3. Apabila terjadi pembatalan perjanjian maka semua kerugian yang timbul akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Pasal 9

PERUBAHAN ATAS ISI SURAT PERJANJIAN

Persetujuan secara tertulis hasil musyawarah adalah cara utama yang harus diambil apabila akan mengadakan perubahan atas isi surat perjanjian ini, Baik penambahan atau pengeluaran isi surat perjanjian akan dilakukan dengan mekanisme diatas meja.

Pasal 10

PENUTUP
Surat Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak yang kemudian  dibuat rangkap 2 (dua)  yang berkekuatan hukum yang sama, dimana lembar pertama  dan lembar kedua dibubuhi materei.

Dibuat di       : Malang

Tanggal          :  3 Januari 2019

PIHAK PERTAMA                                                                        PIHAK KEDUA

Materai                                                                                                  Materai

 

 

[windi, S.E]                                                                                     [ Alfian Kiana]

 

 

5. Surat Perjanjian Pinjaman Uang Dengan Jaminan

contoh surat perjanjian sewa kedai contoh surat perjanjian jual beli rumah contoh surat perjanjian adopsi anak

Hari ini, tanggal 24 Januari 2018 telah disepakati sebuah perjanjian utang piutang antara pihak pertama dan pihak kedua yakni:

Nama                                         :  Meisyah Rahma

Tempat, Tanggal Lahir          :  Malang, 13 Februari 1995

Alamat                                       :  Perumahan Claster Diamond Block A Malang

Nomor Telepon                       : 0838 1122 3334

No. KTP                                     :  000000000000

Jabatan                                      : Direktur utama PT. Baper Indah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama                                     :  Ine Sulaiman

Tempat, Tanggal Lahir      :  Surabaya, 10 September 1990

Alamat                                   :  Rt 06 Rw 01 Desa Cisadam, Malang

Nomor Telepon                    :  0838 1122 3333

KTP                                         : 000000000000

Perjanjian ini menerangkan bahwa:

  1. Pihak Pertama telah meminjam uang dari Pihak Kedua sebesar Rp. 60.000.000. (Enam Puluh Juta Rupiah).
  2. Pihak Kedua kemudian memberikan jaminan sebidang tanah di wilayah Surabaya sebagai jaminan kepada Pihak Pertama.

Pasal 1
JUMLAH PINJAMAN
Setelah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani maka dengan itu Pihak Pertama telah menerima pinjaman dari Pihak Kedua sebesar Rp. 60.000.000. (Enam Puluh Juta Rupiah).

Pasal 2
PENYERAHAN DAN PENERIMAAN PINJAMAN
Dengan ditandatanginya surat perjanjian ini maka otomatis Pihak Kedua telah menyerahankan uang pinjaman sebesar Rp. 60.000.000. (Enam Puluh Juta Rupiah) secara tunai kepada Pihak Pertama. Pihak Pertama kemudian menerima uang tersebut denganpenandatanganan bukti penerimaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama.

Pasal 3

MEKANISME PENGEMBALIAN

Pihak pertama setuju untuk melakukan pengembalian utang kepada pihak kedua secara angsuran dengan total sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) sampai 6 kali angsuran.

Pasal 4
JAMINAN

Apabila dilakukan pelanggran berupa ketidak mampuan menyelesaikan pembayaran sebagaimana yang telah dilakukan sesuai perjanjian diatas makaakan dibuat perjanjian baru yang mengatur penyerahan jaminan berupa sebidang tanah di wilayah Rungkut, Surabaya dari pihak pertama ke pihak kedua.

Pasal 5
PENYERAHAN KUASA

Dengan adanya surat perjanjian ini maka Pihak kedua mendapat kuasa dari pihak pertama untuk mengambil alih dan mengusai sebidang tanah di wilayah Rungkut, Surabaya sebagaimana disebutkan pada pasal 4 untuk kemudian melunasi sisa hutang dari Pihak Pertama apabila terjadi ketidakmampuan membayar angsuran.

Pasal 6
PENYELESAIAN MASALAH

  • Apabilah kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan berupa belum diaturnya suatu perkara dalam surat ini, atau terjadi perbedaan penafsiran pada sebagian atau pada seluruh perjanjian ini maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk melakukan penyelesaian sacara musyawarah.
  • Apabila sudah dilakukan penyelesaian secarah musyawarah mufakat secara maksimal tidak dapat tercapai maka penyelesaian masalahnya akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 7

LAIN-LAIN
Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian ini telah disepakati bahwa akan diatur selanjutnya dalam bentuk surat menyurat yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PASAL 8
PENUTUP
Demikianlah surat perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh Pihak pertama dan Pihak kedua yang dibuat rangkap dua dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan disahkan dalam Undang-Undang.

Medan, 24 Januari 2010
  PIHAK PERTAMA                                                                            PIHAK KEDUA

 

 

  [ Meisyah Rahma]                                                                                        [ Ine Sulaiman ]
Saksi-Saksi
1.
2.
3.

 

6. Contoh Perjanjian Kerja Perusahaan Kepada Karyawan

contoh surat perjanjian doc contoh surat perjanjian dagang contoh surat perjanjian dengan supplier

KOP PERUSAHAAN
==================================================================
SURAT PERJANJIAN KERJA CV. JALANKEBENARAN
Nomor: SPK-IM/_____/__/____

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama                                                       : Fauzan Salim, S.H. M.Hum
Jabatan                                                    : CEO Perusahaan
Alamat                                                     : Jln. Bandung n0.8 Malang

Dalam hal ini bertindak atas nama jajaran direksi Perusahaan CV. JALANKEBENARAN yang berkedudukan di Jl. malioboro, jogja dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama                                                    : Alisya Sirait, S.E
Tempat dan tanggal lahir                 : Medan, 29 maret 1997
Pendidikan terakhir                           : Sarjana
Jenis kelamin                                      : Perempuan
Agama                                                   : Islam
Alamat                                                   : jl. Kahuripan no.12 Malang
No. KTP/SIM                                       : 0000000000000
Telepon                                                 : 0890000000

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi dan selanjutnya oleh perusahaan disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1
Aktif Bekerja

Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Pihak Kedua (Karyawan) mulai bekerja pada tanggal 1 januari 2020.

Pasal 2
Posisi dan Tugas

PERUSAHAAN dengan ini menunjuk Pihak kedua sebagai HRD. Pihak Kedua menyatakan kesediaan dan berkewajiban untuk mengemban kewajiban tersebut.

Pasal 3
Gaji dan Tunjangan

1. Karyawan akan menerima gaji pokok sebesar  Rp. 4.000.000 perbulan.
2. Gaji tersebut akan dibayarkan oleh perusahaan selambatnya pada tanggal 30 pada bulan yang bersangkutan.
3. Karyawan akan menerima tunjanggan mengacu kepada Peraturan PERUSAHAAN BAB VII PENGGAJIAN.

Pasal 4
Berakhirnya Perjanjian Kerja

1. Apabila ditemui masalah dikemudian hari, kedua belah Pihak dapat mangakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebelum hari pengunduran dirinya kepada personalia

2. PERUSAHAAN juga dapat mengakhiri perjanjian ini apabila terjadi pelanggaran kontrak sesuai dengan Peraturan PERUSAHAAN BAB XIII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA.

3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi sebab  pelanggaran yang dilakukan PIHAK KEDUA atau tindakan  yang merugikan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA tidak wajib memberikan pesangon.

Pasal 5
Lain-lain

Apabila ada ketentuan  yang belum diatur atau ditentukan dalam Perjanjian Kerja maka akan dikembalikan dan mengacu kepada Peraturan PERUSAHAAN.

Pasal 6
Penutup

Demikianlah surat perjanjian ini telah disepakati oleh pihak pertama dan pihak kedua dan dibuat rangkap dua dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan disahkan dalam Undang-Undang.

  PIHAK PERTAMA                                                                            PIHAK KEDUA

 

 

  [ Fauzan Salim, S.H. M.Hum]                                                                  [Alisya Sirait, S.E]

 

 

Penutup

Demikianlah beberapa contoh dan penjelasan mengenai surat perjanjian yang biasanya ada di Indonesia. Perlu dipahami bahwa surat perjanjian sangat penting sebab ia akan menjadi acuan dalam mengatasi sebuah perselisihan.

Dian Mahasiswa jurusan Sastra Arab asal malang yang memiliki hobby jalan-jalan mulai menulis sejak tahun 2015. aktif dikegiatan kemuslimahan dan biasa disebut aktifis karena suka ikutan "aksi kamisan". ingin kenal lebih dekat dengan dia? yuk kepoin di instagramnya.

rumah adat depok

Admin
0 sec read

rumah adat

Admin
0 sec read

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *